Dialog Interaktif Plt.Walikota Tanjungpinang pada Musrenbang Online Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Plt. Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma SIP didampingi oleh  Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari dan Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Ruli Friady mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2020 secara Online (Rabu / 29 april 2020). Musrenbang tersebut Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Plt.Gubernur Kepulauan Riau Isdianto.Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap penyusunan RPKD Tahun 2021.

Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd, membuka langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tanjungpinang Tahun 2020, di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2020). Turut hadir, Wakil Walikota Rahma,SP , Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Drs Naharuddin M. TP, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD kota Tanjungpinang, para pejabat Pemerintah Kota  Tanjungpinang, serta perwakilan dari elemen masyarakat di Kota Tanjungpinang.

Walikota berharap, kegiatan musrenbang ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam memberikan solusi dan melahirkan perencanaan yang strategis, sinergi dan tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan kecermatan untuk menyusun perencanaan dalam program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan serta program-program inovatif untuk membangun kota Tanjungpinang, harus  terus ditingkatkan.

Kepala Bidan Bina Program da Evaluasi Pembangunan Agung Surya Hatta,S.Sos,MAP memberikan pengarahan tentang Perencanaan Dana Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Rabu (19/02/2020) mengadakan , di Hotel Comforta KM X Tanjungpinang.  Rapat Koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Bapak Walikota Tanjungpinang H. Syahrul,S.Pd dan dihadiri oleh Camat, Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang dan Narasumber dari  Bappelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Pembangunan dan Perencanaan Program Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang memberikan Sambutan Sekaligus membuka acara Forum OPD Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2020 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Lt. 3 Kantor Walikota Tanjungpinang, Selasa (25/2/2020).Pelaksanaan forum OPD ini dibuka secara resmi oleh  Walikota Tanjungpinang H. Syahrul.S.Pd dan dihadiri Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma,SP, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hendra Jaya,S.IP,  Asisten, Staf ahli, seluruh pimpinan OPD, sekretaris OPD, Pejabat Eselon III serta Camat dan Lurah Se-Kota Tanjungpinang

Kepala Bappelitbang Ruli Friady,S.Sos,M.Si menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020 di hadapan Walikota Tanjungpinang

33 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Tanjungpinang di Aula Sultan Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (17/2/2020). Penandatangan Perjanjian Kinerja tersebut, Walikota Tanjungpinang H.Syahrul,S.Pd didampingi oleh Ibu Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma,SIP dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang  Teguh Ahmad S.

Syahrul,S.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa seluruh kepala OPD harus membuat Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja tersebut adalah :