Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
Cetak
Kategori: BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Dilihat: 91

Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di kantor Walikota Tanjungpinang jalan Senggarang. Adapun Rakor dilaksanakan dengan metode daring bersama beberapa unsur yang tergabung dalam GTRA.


Acara dibuka oleh Walikota Tanjungpinang Ibu Hj. Rahma S.Ip dan dihadiri secara daring oleh Bapak Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala BPN Republik Indonesia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK yaitu Bapak Herban Heryandana, S.Hut ., M.Sc., Bapak M. Shafik Ananta I. S.T. Mum. Plt Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan Plt. Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN Ibu Ruminah, S.Si., M.Eng. serta Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Kementerian PUPR.
Acara Rakor juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah kota Tanjungpinang Bapak Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Bapak Ruli Friady, S.Sos., M.Si. dan Kepala Dinas PUPR serta Bapak , Selain itu Rakor ini juga diikuti secara daring oleh oleh beberapa OPD terkait lainnya serta Camat dan Lurah dilingkungan Kota Tanjungpinang. Acara Rakor berlangsung di ruang rapat Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Walikota Tanjungpinang Senggarang.

Walikota Tanjungpinang mengatakan bahwa Hasil Identifikasi Tim GTRA Kota Tanjungpinang terdapat 4 permasalahan antara lain:
1. Terdapat 1926,52 hektar lahan terindentifikasi terlantar;
2. Okupasi masyarakat pada kawasan hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi;
3. Okupasi lahan HGU oleh masyarakat; dan
4. Banyaknya kepemilikan lahan di atas badan air.

Dan diantara ke-4 permasalahan diatas, pada saat ini permasalahan okupasi masyarakat pada kawasan hutan menjadi perhatian kami, terutama okupasi masyarakat pada kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai."

Walikota Tanjungpinang melanjutkan bahwa "Hutan Lindung Sungai Pulai memiliki peran sangat penting sebagai Sungai Pulai catchment area dan perlindungan terhadap Waduk badan air. Pada saat ini Waduk Sungai Pulai menjadi satu satunya sumber air baku bagi Kota Tanjungpinang. tetapi berdasarkan data dari PDAM menyatakan bahwa tinggi muka air pada Waduk Sungai Pulai terus mengalami penurunan hingga per mencapai level 3 cm pada musim kemarau. Penurunan muka air ini kami yakini sebagai dampak yang timbul akibat luasnya keterbukaan lahan pada Hutan Lindung Sungai Pulai yang mencapai ± 80% , hal ini menyebabkan penurunan kemampuan Hutan Lindung Sungai Pulai untuk mengatur tata air dan tanah Waduk Sungai Pulai."

Terdapat 7 (tujuh) tujuan Reforma Agraria, melalui kegiatan ini kota Tanjungpinang telah dapat mencapai 4 (empat) tujuan, diantaranya:
1. Menangani dan menyelesaikan sengketa konflik agraria , yang di capai dengan masyarakat mendapatkan hunian dengan legalitas yang jelas.
2. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan ma syarakat, yang dicapai dengan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan lokasi relokasi serta masyarakat yang akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk pengemb an gan UMKM
3. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, yang dicapai dengan masyarakat mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta penerapan konsep urban farming dilaksanakan menggunakan yang dapat lahan RTH.
4. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, yang dicapai dengan proses mengembalikan fungsi hutan lindung serta mengamankan sumber cadangan air baku Kota Tanjungpinang.

Bapak Herban Heryandana, S.Hut ., M.Sc. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK mengatakan bahwa “Kementerian LHK Kami sangat mendukung kegiatan rencana relokasi ini mengingat tadi sudah juga disampaikan ke Ibu Walikota peran HL Sungai Pulai itu sangat penting bagi hajat hidup orang banyak terutama dalam konteks dalam fungsi Catchmen area untuk pemanfaatan atau konsumsi air di masyarakat di Kota Tanjungpinang, Jadi kami dalam hal ini mendukung kegiatan Revitalisasi Area HL Sungai Pulai tersebut barangkali Ibu Walikota mungkin bisa memanggil PT dan Kementerian LHK yang terkait kegiatan penanaman atau reboisasi BP Das untuk bisa diagendakan atau diprogramkan Kegiatan penanaman di area HL Sungai Pulai”

Rakor berlangsung dengan tertib dan lancar selama 3 jam 42 menit, dan setelah pemaparan beberapa materi oleh narasumber sehingga dapat disimpulkan bahwa Penanganan dari permasalahan Hutan Lindung Sungai Pulai tidak bisa berdiri sendiri, Penanganan permasalahan ini memerlukan keterlibatan berbagai Stakeholder termasuk diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Bintan, mengingat Kawasan Hutan Lindung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bintan, hingga permasalahan ini harus difasilitasi dan dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Terkait.