Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota harus menetapkan bagian dari wilayah kota yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya. Kota Tanjungpinang telah memiliki Peraturan Daerah yang secara rinci mengatur penataan ruang Kota Tanjungpinang melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038. RDTR berfungsi sebagai acuan untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara rinci, pedoman dan penerbitan izin pemanfaatan ruang dan pedoman dalam rencana tata bangunan dan lingkungan.

Proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang RDTR dan Peraturan Zonasi ini dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 yang sudah secara resmi melibatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungpinang, instansi terkait, pengusaha dan masyarakat, sehingga Perda RDTR ini sudah menjadi produk kita bersama. Secara umum, tahapan yang telah dilalui adalah penyusunan materi teknis, konsultasi publik, asistensi peta dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), pembahasan dengan BKPRD Provinsi Kepulauan Riau, konsultasi dan asistensi intensif dengan Kementrian ATR/BPN, sosialisasi ke kecamatan, sinkronisasi muatan Raperda RDTR terhadap kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bintan, persetujuan substansi, penyepakatan, pembahasan evaluasi, persetujuan hasil evaluasi dan penetapan Perda.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda tersebut yang berlangsung di Aula Sultan Badrul Alamsyah Lantai 3 Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari FKPD, DPRD Kota Tanjungpinang, Perwakilan dari Instansi, BUMN, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang, Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Profesi, Tokoh Masyarakat dan perguruan tinggi. Sosialisasi Perda ini secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Kota Tanjungpinang, Rahma. Ia menekankan segala kegiatan perizinan mengenai pemanfaatan ruang di Kota Tanjungpinang harus mengacu kepada peraturan yang termuat di dalam Peraturan Daerah tersebut. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, juga terdapat sesi yang menjelaskan terkait pemanfaatan sistem informasi tata ruang. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang RDTR dan PZ ini berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 28 Desember 2018. Sejak berlakunya Perda ini, maka dalam hal perizinan pemanfaatan ruang di Kota Tanjungpinang harus mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Perda RDTR dan PZ ini baik yang termuat dalam batang tubuh maupun lampiran. Kedepannya, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, bantuan pemikiran atau pertimbangan berkaitan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dan melaksakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfataan ruang dengan memberika laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang.

Unduh tautan :

  • Batang Tubuh dan Lampiran Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018: https://s.id/6Vh0K
  • File Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang (cmf): https://s.id/67CdL
  • File Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang (cmf): https://s.id/67DAe