Cetak
Kategori: BERITA
Dilihat: 199

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Ruli Friady, S.Sos, M.Si telah menyusun Rancangan Proyek Perubahan (RPP) yang berjudul "Revitalisasi CSR Untuk Membangun Kota Tanjungpinang" dan telah mendapatkan persetujuan dengan beberapa catatan untuk penyempurnaan oleh Penguji Dr. Mariman Darto, M.Si (Kepala LAN-RI) pada hari Selasa, 12 Agustus 2020. RPP tersebut disusun selain dalam rangka memenuhi salah satu indikator pencapaian kompetensi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang sedang beliau ikuti, nantinya juga akan diintegrasikan dalam sasaran kinerja pegawai, sehingga memenuhi keberlanjutan dalam pencapaian milestones jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. RPP yang disusun oleh Ruli Friady tersebut sebelumnya telah mendapatkan bimbingan dan persetujuan dari Coach Ir. Choirul Djamhari, M.Sc, Pd.D (Wdyaiswara Utama LAN-RI) dan juga mendapatkan persetujuan dan dukungan (support) penuh dari Sekda Kota Tanjungpinang Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) yang diikuti oleh Kepala Bappelitbang, merupakan angkatan yang ke-12 tahun 2020 yang diselenggarakan LAN-RI di Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Desentraisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) di Samarinda - Kalimantan Timur. Berbeda dengan angkatan di tahun-tahun sebelumnya, karena adanya pandemi Covid-19 maka PKN II ini diselenggarakan secara online memanfaatkan aplikasi Zoom. PKN II Angatan 12 Tahun 2020 secara daring ini diikuti oleh 58 perserta yang terdiri dari pejabat eselon  II yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu serta dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Maritim dan Investasi.

Dalam RPP "Revitalisasi CSR Untuk Membangun Kota Tanjungpinang"  yang disusun oleh Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang yang akrab disapa Ruli ini, mengangkat tentang kesenjangan antara kenyataan dan harapan saat ini diimana kontribusi dana CSR belum optimal disalurkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Tanjungpinang. Sementara itu perangkat regulasinya telah ditetapkan sejak tahun 2016 lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 yang mengikat tentang tata cara pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR serta program pembangunan yang menjadi sasaran serta arahan pembentukan forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota tersebut, telah terbit Keputusan Walikota nomor 305 tahun 2017 tentang Pembentukan Forum CSR dengan dengan masa bakti sampai dengan 2020. Selain itu telah dibentuk pula Tim fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinan nomor 315 tahun 2017.

Namun sejak 2017 sampai dengan tahun 2020 aktifitas Forum dan Tim Sekretariat tersebut di atas cenderung belum berfungsi maksimal sebagaimana yang diharapkan. Tim belum mampu berkoordinasi dengan baik antar bidang di dalam Forum maupun antar Forum dan Tim fasilitasi. Ada beberapa isu strategis yang menjadi kunci penyebab permasalahan belum optimalnya  kontribusi dana CSR untuk menopang pembiayaan pembangunan, antara lain:

  1. Belum Optimalnya aktifitas komunikasi antar anggota Forum CSR dan Tim Fasilitasi.
  2. Kurang tepatnya penempatan personil dalam struktur dan sudah tidak aktifnya personil dalam Forum CSR dengan berbagai kondisi dan alasan.
  3. Belum optimalnya progres dan peran Tim Fasilitasi Forum CSR.
  4. Belum ada pemetaan terhadap pihak yang berkewajiban memberikan CSR.
  5. Belum tersusun data base serta program kerja Forum CSR yang berkesinambungan guna mensinergikan rencana pembiayaan CSR dengan sasaran pembangunan.

Oleh karena itu dalam Proyek Perubahan yang disusun oleh Ruli ini, telah diiusulkan langkah-langkah strategis dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga dana CSR dapat memberikan kontribusi yang optimal dan bersinergi dengan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang. Melalui Proyek Perubahan ini beberapa kondisi yang diharapkan terjadi antara lain:

  1. Penguatan kelembagaan baik Tim Fasilitasi maupun Forum CSR akan mempermudah pelaksanaan koordinasi dan sinergitas sehingga peran dan fungsinya akan berjalan optimal.
  2. Membangun sistem informasi CSR akan memberikan kemudahan komunikasi, koordinasi dan pengelolaan data maupun informasi yang dibutuhkan Forum CSR maupun Tim Fasilitasi sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan dana CSR.
  3. Membangun komitmen bersama antar anggota Forum CSR memberikan kepastian dan jaminan dana CSR akan terkelola secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Penguji kemaren, RPP "Revitalisasi CSR Untuk Membangun Kota Tanjungpinang" telah resmi menjadi Proyek Perubahan, dan Ruli sebagai Pemimpin Perubahan harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun sesuai jadwal (milestone) untuk merealisasikan output yang telah ditetapkan. Proyek Peubahan ini akan dimulai dari Mingu II Agustus 2020 sampai dengan Minggu III Oktober 2020 dengan hasil akhir jangka pendek nanti berupa pengukuhan dan penandatanganan komitmen antara Forum CSR dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan sekaligus melaunching Sistem Informasi CSR untuk Percepatan Pembangunan Kota Tanjungpinang (SICEPAT).